Probolinggo, Berantastipikor.co.id – Tambang yang di diduga kuat sebagai tambang ilegal dan dikelola turunan Tionghua (S) di wilayah Desa Boto kecamatan Lumbang diduga menjadi pemasok Pt. Maha Agung Persada.
Perusahaan yang saat ini mengerjakan proyek negara pembangunan jalan tol PROBOWANGI seharusnya menggunakan tambang yang benar-benar resmi dan taat bayar pajak negara.
Ironisnya tambang dikelola warga turunan Tionghua berinisial (ST) tersebut yang di bekingi oleh oknum LSM, saat di lakukan pengamanan dan pengecekan pajak di PN Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, tambang tersebut bukan hanya telat membayar pajak, tambang yang diduga dikelola pribadi tanpa menggunakan PT/CV sama sekali tidak membayar pajak daerah.
Tambang yang di miliki (SH) dan dikelola (ST) tersebut juga sangat jelas melebihi titik koordinat, dan PT. Maha Agung Persada sekarang dinilai menjadi support, entah karena mendapat harga lebih murah atau karena indikasi permainan oknum-oknum pelaksana.
Dari pantauan kami di lapangan, setelah ada temuan BPK terkait perpajakan, tambang yang dikelola warga turunan Tionghua berinisial (S) tersebut semakin banyak armada dari PT. Maha Agung Persada yang keluar masuk dari tambang tersebut.
Pergerakan yang mencurigakan yang kami pantau, kami berharap pihak-pihak terkait tidak berpura-pura tutup mata, kepastian hukum di Negeri harus benar-benar di terapkan, semoga kejadian ini terus dilakukan pengembangan dengan tujuan para sindikat-sindikat mafia tambang tidak sok-sokan menjadi penguasa hukum.
Dan saat Aliansi Madura Indonesia membuka suara, “seharusnya tambang yang tidak memiliki PT/Cv dan tidak membayar pajak wajib diberhentikan total, bukan malah di dukung seperti itu”, terangnya.
“Kami selaku Aliansi Madura Indonesia akan terus memantau kepastian perpajakan tersebut, dan kami akan melakukan aksi apabila pihak terkait tidak memiliki tindakan yang jelas”, tutupnya.
