Cucu Raja Saranani Membantah Tudingan Oknum Mengatasnamakan Masyarakat Kabupaten Konawe

banner 728x250

Sultra_Berantastipikor.co.id_Indra Dapa selaku ketua umum HMI Mpo Cabang Konawe Selatan menyampaikan bahwa tindakan yang mengatasnamakan masyarakat tidak mendasar bahwasanya saya selaku putra daerah Kabupaten Konawe sejak dahulu kepemimpinan Raja Saranani di bumi Konawe menjadi pemangku kebijakan sejak dahulu kake saya saeka saranani menjadi jaminan bahwa kontribusi di Konawe sangat banyak dalam kedaerahan sejak itu Konawe belum menjadi pemerintahan demokrasi sejak itu Raja Saranani serahkan kepemimpinannya di pangkuan NKRI, 8 Juli 2024.

Secara historis Raja Saranani dan Saeka Saranani menjadi dasar simbolis pergerakan Islam dalam kabupaten Konawe jika ada yang mengatasnamakan masyarakat kemudian menuduh saya bukan putra daerah saya kira itu pikiran bodoh dan tendensius dalam lingkungan masyarakat.

Indra Dapa selaku ketua umum HMI Mpo Cabang Konawe Selatan menyampaikan kepada awak media,” bahwa kalau berbicara dasar kediaman saya oknum tersebut bisa tanyakan di Desa Wawolemo dan Kecamatan Pondidaha apakah perlu saya membawa oknum yang menuduh saya untuk diantarkan di kampung saya dan kemudian kalau berbicara kelahiran di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe,”ungkap Indra Dapa.

Masih Indra Dapa,”Kalau berbicara asal usul saya dengan cukup saya bahas terkait kake saya masyarakat sudah tau bahwa saya cucu dari Raja Saranani itu bisa saya bukti kan secara kelembagaan dan adat istiadat,”ujar Indra Dapa.

Indra dapa senada menyampaikan kepada awak media bahwa dalam kritik masyarakat itu bukan berbicara Ras akan tetapi siapa pun itu berhak menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap elektoral selagi itu dia melanggar peraturan Pemerintah yang ada kami berharap masyarakat mau pun oknum tersebut yang dengan prontal menuduh saya bukan putra daerah agar secepatnya meminta maaf kepada saya jika tidak secara kelembagaan kami akan melakukan pelaporan terhadap oknum tersebut karena telah mencemarkan nama baik dan mendiskriminasi aktivis.

Sumber : Indra Dapa

Redaksi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *