Surabaya, Berantastipikor.co.id – Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (AMI) kembali mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani dugaan korupsi pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, mengkritik tajam KPK yang dinilai semakin tidak profesional dalam menangani kasus yang melibatkan anggaran APBD senilai Rp 151 miliar tersebut.
“Kami sangat kecewa melihat kinerja KPK yang semakin hari semakin memburuk dan tidak profesional dalam menangani dugaan kasus korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan,” ujarnya.
Hingga saat ini, KPK belum menahan empat tersangka yang telah ditetapkan, serta belum menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. Hal ini, menurut Baihaki, menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen KPK dalam memberantas korupsi.
“Ada apa dengan KPK? Mengapa tidak segera menuntaskan kasus ini?” tanyanya.
Selain dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan, AMI juga mendesak KPK untuk menyelidiki dugaan gratifikasi terkait pernikahan anak Bupati dan proyek Jalan Mulus Lamongan (Jamula), yang disinyalir melibatkan penyalahgunaan jabatan dan wewenang.
AMI menuntut KPK untuk segera menyelesaikan kasus-kasus ini dengan profesional dan berani menetapkan tersangka baru jika ditemukan bukti tambahan.
“Kami meminta KPK untuk bertindak cepat dan tegas dalam menyelesaikan kasus ini. Jika tidak mampu, lebih baik seluruh pimpinan KPK mengundurkan diri,” tegas Baihaki.
Sumber : AMI
