Taliabu, Berantastipikor.co.id – Kinerja Pejabat (PJ) Kepala Desa Sahu, Pulau Taliabu, Akbar Djainal Beda, menjadi sorotan masyarakat. Mantan Sekretaris Dinas di Pulau Taliabu yang dilantik pada 17 Februari 2023 ini diharapkan membawa perubahan positif. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Kantor Desa Sahu sering kali tutup, bahkan pada jam kerja, tanpa ada aktivitas staf atau perangkat desa yang terlihat.
Seorang warga, Aqulan/Marlan mengungkapkan bahwa kantor desa hanya buka ketika ada kegiatan resmi seperti rapat, pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau kunjungan dari pemerintah kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Setelah kegiatan selesai, kantor desa kembali ditutup, menyulitkan warga yang memiliki urusan administratif. Mereka terpaksa menemui PJ Kepala Desa di rumah mertuanya.
Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Pulau Taliabu, melalui Sekretarisnya, Bung Jusril Ode, menilai kinerja Akbar Djainal Beda sangat buruk. GPM menyoroti minimnya program kerja yang bermanfaat dan tidak adanya pembangunan fisik yang berarti di Desa Sahu. Selama menjabat, PJ Kepala Desa hanya melakukan pengadaan kursi, penimbunan jalan, dan pembangunan gedung tempat pengajian tanpa papan proyek.
Ketiadaan papan proyek pada beberapa proyek desa menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan anggaran. Hal ini memperkuat persepsi negatif terhadap kepemimpinan Akbar Djainal Beda. GPM menganggap kinerja PJ Kepala Desa gagal memenuhi harapan masyarakat Desa Sahu.
GPM mendesak Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, untuk mengevaluasi dan mencopot PJ Kepala Desa Sahu. Mereka berharap adanya pemimpin baru yang dapat memberikan pelayanan lebih baik dan transparan. Langkah ini dianggap penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Masyarakat Desa Sahu juga berharap adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran desa. Harapan ini muncul setelah kecewa dengan kinerja PJ Kepala Desa yang dianggap tidak proaktif dan tidak memberikan dampak positif bagi warga.
Situasi ini menggambarkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pejabat desa yang dinilai tidak bekerja dengan optimal. Mereka berharap adanya evaluasi dan pergantian pejabat yang dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi Desa Sahu.
Desakan masyarakat dan GPM diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pihak berwenang untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan demi perbaikan di Desa Sahu. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa menjadi tuntutan utama warga.
Sumber: Bung Jusril Ode
