Sultra, Berantastipikor.co.id – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Konawe Selatan, Indra Dapa, mendesak Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk segera mencopot seorang camat di Kecamatan Angata. Permintaan ini disampaikan oleh Indra berdasarkan keluhan yang datang dari masyarakat dan 24 kepala desa di wilayah tersebut.
Indra Dapa menyatakan bahwa oknum camat tersebut telah memicu konflik dengan masyarakat setempat dan telah menciptakan ketidaknyamanan di kalangan kepala desa.
“Para kepala desa merasa terganggu secara moral dan psikologis oleh kepemimpinan camat tersebut. Sikap arogansi dan tindakan sewenang-wenang yang ditunjukkan camat ini menyebabkan keresahan di tingkat pemerintahan desa,” ujar Indra kepada media.
Selain itu, HMI MPO Konawe Selatan juga menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang oleh camat tersebut. Menurut Indra, camat ini seringkali mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan masukan dari para kepala desa.
“Kami menerima banyak keluhan tentang bagaimana camat tersebut menjalankan pemerintahan dengan otoriter dan tidak memberikan ruang bagi kepala desa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan,” tambahnya.
Dalam aksi demonstrasi di Kantor Bupati Konawe Selatan, Indra Dapa dan para aktivis HMI MPO disambut oleh Wakil Bupati Konawe Selatan. Mereka menuntut agar inspektorat daerah segera melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh camat tersebut.
“Wakil bupati sudah menerima kami dan kami mendesak agar inspektorat segera bertindak sesuai perintah wakil bupati untuk memeriksa camat yang diduga melanggar hukum,” tegas Indra.
Indra juga menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai pemecah masalah dan agen perubahan bagi kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah seharusnya menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, bukan menambah masalah. Bupati Konawe Selatan harus bertanggung jawab atas ketidakberesan dalam pemerintahan yang disebabkan oleh camat tersebut,” pungkas Indra.
Dengan demikian, HMI MPO Konawe Selatan berharap agar tindakan tegas segera diambil untuk mengatasi permasalahan ini demi menciptakan pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Konawe Selatan.
(Red)
