Sultra, Berantastipikor.co.id – Indra dapa selaku ketua umum himpunan mahasiswa Islam majelis penyelamatan organisasi cabang Konawe Selatan menyampaikan bahwa terkait demokrasi yang kami lakukan di Polresta Konawe Selatan yang berlangsung sudah dua jilid demostrasi akan tetapi terkait dugaan Ilegal Mining di Konawe Selatan belum juga di tinjauan dan di laksanakan sebagai fungsi pengawasan kepolisian Konawe Selatan salah satu perusahaan yang melakukan dugaan Ilegal Mining dengan melakukan penampungan ore nikel di luar area WIUP pertambangan tersebut
“Ini menjadi pertanyaan kami kepada Kapolres Konawe Selatan kenapa jika ada pelaku dugaan Ilegal Mining Kapolres Konawe Selatan terdiam akan hal ini seharusnya ini yang menjadi atensi khusus terhadap Kapolres Konawe Selatan dalam memberantas mafia pertambangan di bumi Konawe Selatan
Indra dapa selaku ketua umum himpunan mahasiswa Islam majelis penyelamatan organisasi cabang Konawe Selatan menyampaikan kepada awak media bahwa dari masa kepemimpinan AKBP Wisnu Wibowo Hingga nahkoda baru AKBP Febry Sam SIK, M.SI, sebagai Kapolres baru penegakan panisme hukum tak menuai perkembangan signifikan justru stagnan.
Sebut indra dapa,Persoalan pertambangan di Konsel, menjadi momok menakutkan bagi warga Konsel, sebab dari kondisi lingkungan semakin memprihatinkan hingga adanya sikap dan tindakan Diskriminatif terhadap masyarakat yang perjuangkan hak-haknnya.
“Menolak Lupa, berbagai persoalan bermunculan saat pertambangan di Konsel menjamur. Mulai dari aktivitas pertambangan ilegal, kerusakan lingkungan, perampasan hak-hak warga, PHK sepihak, kehilangan pencaharian Nelayan akibat pencemaran laut, hingga adanya warga dipenjarakan ketika perjuangkan lingkungan dan haknya.
Indra dapa selaku ketua umum HMI MPO Cabang Konawe Selatan sekaligus ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia provinsi Sulawesi tenggara.menambahkan terkait adanya temuan Indikasi penambangan Ilegal secara masif, yakni Perihal EFO di luar WIUP, selama bertahun-tahun hingga saat ini tidak tersentuh hukum, bahkan adanya dugaan perambahan kawasan hutan lindung di lakukan salah satu Perusahaan diduga Tanpa PPKH,” jelasnya.
“Masif, terstruktur, sistematis, ilegal mining, tercengang baru-baru ini Menurut Hasil Investigasi kami, terindikasi adanya Aktivitas pertambangan penampungan (EFO). diluar WIUP, Ironinya nyata tak ada tindakan hukum secara konkrit dari Mapolres Konawe Selatan, dan bukan hanya itu saja, adanya kepemilikan Jetty yang tidak prosedural, perambahan kawasan hutan (dugaan). Hingga penambangan di pemukiman warga, penggunaan Jalan umum tanpa Dispensasi jalan sesuai teknis/mekanisme dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung (BPJN).Sultra.
Lanjutnnya” Demikian Kami secara kelembagaan Secara Objektif meminta Kapolri RI Mencopot jabatan Kapolres baru AKBP Febry Sam, atas ketidak mampuannya menegakkan hukum di wilayah hukumnya. Kami tidak ingin residu negatif di tubuh Instansi kepolisian terus berlanjut dan menjadi trauma berkepanjangan di ingatkan masyarakat Konsel, kami Butuh pimpinan Kepolisian, yang tak gagap dan gugup dalam menegakkan hukum,”Harapnya.
Dan mendesak Mabes polri segara melakukan penyelidikan atas dugaan kami perihal kerusakan kawasan hutan yang kami duga di lakukan oleh perusahaan yang tidak bertanggung,” pintahnya.
Sumber : Indra Dapa
