Morut-Sulteng, Berantastipikor.co.id – Calon Bupati Morowali Utara (Morut), Jeffisa Putra Amrullah, menegaskan bahwa pernyataan yang menyebutkan urusan kelistrikan sepenuhnya tanggung jawab PLN dan tidak bisa ditangani oleh pemerintah daerah merupakan kebohongan yang menyesatkan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah justru memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan listrik.
Jeffisa mencontohkan bagaimana almarhum Bupati Morut, Aptripel Tumimomor, pernah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 9 miliar untuk pengadaan jaringan listrik PLN di wilayah Soyo Jaya. “Dari tiang sampai kabel, semua itu menggunakan APBD, bukan anggaran dari PLN. Jadi, jika ada yang mengatakan urusan listrik bukan kewenangan pemerintah daerah, lalu mengapa hal tersebut bisa dilakukan oleh almarhum Bupati Aptripel Tumimomor?” ujarnya.
Lebih lanjut, Jeffisa juga mengingatkan bahwa Bupati Morowali sebelumnya, Anwar Hafid, juga melakukan hal serupa dengan menggunakan peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan listrik di Morowali. “Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah daerah bisa berperan dalam penyelesaian masalah listrik, jadi jangan menyesatkan masyarakat dengan narasi bahwa Pemda tidak terlibat,” tegasnya. Jeffisa secara khusus menyoroti kondisi di Bungku Utara dan Mamasalato yang saat ini masih mengandalkan genset sebagai sumber listrik karena belum terhubung dengan jaringan Sutet. Ia berjanji, jika terpilih bersama wakilnya, Ruben Hehi, mereka akan memastikan pengadaan genset baru di kecamatan-kecamatan tersebut agar masyarakat tidak lagi mengalami pemadaman listrik yang berkepanjangan. “Ketika masyarakat Bungku Utara dan Mamasalato memberikan kepercayaan kepada kami, kami pastikan genset baru akan ada di sini dan tidak lagi terjadi pemadaman listrik,” jelasnya.
Selama kunjungannya di Bungku Utara, Jeffisa menyatakan bahwa pemadaman listrik hampir terjadi setiap saat, baik di sore hari, magrib, maupun tengah malam. Hal ini, menurutnya, menjadi keresahan masyarakat yang tak kunjung mendapatkan solusi. Oleh karena itu, ia menilai pernyataan yang menyebutkan penyelesaian masalah listrik bukan bagian dari kewenangan pemerintah daerah adalah “omong kosong.”
Sebagai bukti lebih lanjut, Jeffisa mencontohkan Plt Bupati Morowali, Rachmansyah, yang dalam masa jabatan singkatnya selama sembilan bulan mampu menyelesaikan masalah listrik di Morowali dengan pengadaan mesin genset.
“Walaupun anggarannya besar, untuk masyarakat, jangankan Rp 13 miliar, Rp 100 miliar pun harus dilakukan demi kebutuhan mereka. Pemimpin harus berani mengambil kebijakan untuk masyarakatnya. Jadi, jangan membohongi masyarakat dengan kata-kata seolah-olah mereka tidak paham,” tandas Jeffisa.
Ia juga mempertanyakan kebutuhan listrik di kota Kolonodale serta keterlibatan anggaran Pemda terhadap PLN. Menurut Jeffisa, Pemda seharusnya turut membantu dengan menyediakan anggaran hibah untuk operasional PLN. “Jika harus terus menunggu anggaran dari BUMN, pasti solusi tak kunjung datang. Pemda harus ikut berperan dalam menyelesaikan masalah listrik di Morut yang sudah lama tak terselesaikan,” tutupnya.
