Pemkab Morut Gelar Rapat Koordinasi Dengan KPK RI Untuk Pencegahan Korupsi

banner 728x250

MORUT, SULTENG, Berantastipikor.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara (Morut) menggelar Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi bersama Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten Morut, Ir. Musda Guntur, MM, dan berlangsung di Ruang Pola, Rabu, 14 Agustus 2024.

Rapat dihadiri oleh seluruh Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Morut serta Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, yang diketuai oleh Tri Budi Rohmanto.

Sekda Morut membuka rapat dengan memaparkan profil kabupaten, termasuk sejarah pembentukan dan kondisi ekonomi terkini. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada KPK RI atas koordinasi yang telah memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah tersebut.

“Rapat ini adalah momentum strategis bagi para pimpinan perangkat daerah untuk bertukar pendapat dan berkonsultasi, sehingga segala polemik yang ada dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Sekda. Ia juga berharap rapat ini dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan birokrasi yang berlandaskan prinsip Good Governance.

Tri Budi Rohmanto, Ketua Tim KPK RI, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari program tahunan KPK yang berfokus pada pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya pemahaman akan bahaya korupsi sebelum melakukan tindakan penindakan.

“Korupsi ini adalah kejahatan luar biasa. Jika kita tidak memahami akibatnya, kita tidak akan bisa memeranginya,” jelas Tri.

Menurut data KPK, jenis korupsi yang paling sering terjadi di tingkat pemerintah daerah adalah gratifikasi atau suap serta pengadaan barang dan jasa. Tri juga mengingatkan bahwa pejabat dengan kewenangan khusus sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga penting untuk membekali mereka dengan pengetahuan terkait pencegahan.

“Pencegahan korupsi di pemerintah daerah adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, mendorong kemandirian fiskal, memperbaiki layanan publik, dan mengefisienkan APBD untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Rapat ini diakhiri dengan diskusi yang melibatkan seluruh peserta. Setelahnya, Tim KPK RI melakukan kunjungan ke sejumlah proyek strategis di Kota Kolonodale, termasuk SMPN 1 Petasia dan Gedung Islamic Center.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *