Bandung-Morut, Berantastipikor.co.id – Niat Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi untuk melipatgandakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Rp 300 juta menjadi Rp 1 milyar setiap desa pada tahun 2024 sudah bulat.
Berbagai upaya untuk memuluskan rencana besar tersebut dilakukan, termasuk dengan mengirim tim ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, untuk memperdalam penyusunan dan pelaksanaan program BKK di Morut.
Tim dari Pemda Morut yang dipimpin langsung Bupati Delis tersebut, diterima oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di kantornya, Senin lalu.
Dalam rombongan itu hadir pula Ketua TP PKK Morut Febryanthi Hongkiriwang, Sekda Musda Guntur, Kepala Bappelitbangda Gersom Tandi, Kepala BPKAD Masjudin, Inspektur Inspektorat Romel Tungka, Kadis PMD Andi Parenrengi, serta para camat se Morut.
Dalam pertemuan itu, Bupati Delis mengemukakan maksud kedatangan tim Pemda Morut adalah untuk belajar bersama tentang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi (Monev) BKK untuk desa.
“Terima kasih kami sudah diterima dengan baik. Kehadiran kami di sini adalah untuk belajar tentang pengelolaan BKK karena Kabupaten Badung sangat sukses dan sudah lama menjalankan program ini dengan baik,” jelasnya.
Bupati Delis yang saat itu duduk berdampingan dengan Wabup Badung, selanjutnya menjelaskan kunjungan ini sangat penting agar pemanfaatan anggaran BKK di Morut juga dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.
Ia menjelaskan dana BKK sebesar Rp 1 milyar setiap desa akan diperuntukkan 70 persen untuk perbaikan infrastruktur di desa dan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumberdaya manusia (SDM).
“Pengalokasian anggaran BKK yang cukup besar ke desa dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di desa,” tambah Bupati Delis yang baru tiga tahun memimpin Morut.
Dana BKK ini diluar ADD (Anggaran Dana Desa) dan DD (Dana Desa). Dengan demikian dana pembangunan yang masuk ke desa di Morut nilainya cukup besar.
Sementara itu, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyambut baik kehadiran tim Pemda Morut untuk study banding mengenai tata kelola BKK untuk desa yang diterapkan Pemda Badung selama ini.
Diuraikan, porsi anggaran untuk BKK cukup besar dan sudah menunjukkan hasil. Bahkan untuk tahun 2024 ini Pemda Badung menganggarkan sebesar Rp 979 milyar untuk BKK.
Bukan hanya untuk desa sendiri, Pemda Badung juga menggelontorkan dana hibah dan BKK kepada beberapa kabupaten lainnya di Provinsi Bali seperti Kabupaten Tabanan, Klungkung, Bangli dan Jembrana.
Kabupaten Badung yang terdiri dari 6 kecamatan, 62 desa/kelurahan dan 120 desa adat, merupakan kabupaten terkaya di Bali. Pada tahun 2024 ini, target PAD (pendapatan asli daerah) Kabupaten Badung sebesar Rp 7,5 triliun.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Morowali Utara, Charles N. Toha, yang ikut dalam rombongan ke Kabupaten Badung, kepada MCDD mengatakan Badung memiliki banyak keunggulan sehingga banyak daerah lain yang datang study banding ke tempat ini.
“Bukan hanya pengelolaan BKK yang baik. Sektor lainnya juga maju. Lihat saja angka PAD-nya sangat tinggi, sangat fantastis. Jadi layak kalau kita datang belajar di sini,” jelasnya.
