Sultra, Berantastipikor.co.id – Kami mengatensi penunjukan kembali dan menghargai upaya PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Pak Andhap dalam menjaga stabilitas pemerintahan selama masa transisi.
Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian lebih serius, terutama terkait dengan penanganan masalah infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Banyak jalan yang rusak dan proyek-proyek infrastruktur yang tertunda, yang berdampak langsung pada aksesibilitas dan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan.
Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran khususnya CSR Perusahaan Pertambangan dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis masih perlu ditingkatkan.
Aspirasi masyarakat sering kali belum terserap secara optimal, dan ini bisa menjadi hambatan dalam membangun kepercayaan publik.
Semoga PJ Gubernur dapat lebih responsif terhadap kritik dan masukan dari berbagai kalangan untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.
Artinya bahwa PJ Gubernur Sultra menurut hemat Kami Nilai Secara objektif Masi jau dari kata pemimpin Ideal yang di butuhkan masyarakat Sulawesi tenggara saat ini, terlebih Sulawesi tenggara salah satu provinsi penyumbang Pembangunan Nasional Indonesia jika di telisik dari kekayaan Sumber daya alamnya, Namun Na’asnya pengelolaan SDA Sultra yang jau dari kata merata yang tidak Berinfek untuk kesejahteraan warga, bahkan acapkali menimbulkan terjadinnya polemik perihal hak-hak masyarakat yang di kesampingkan.
Terlebih Jikalau melihat Kondisi lingkungan kian Memprihatinkan Akan kondisi Ekosistem akan Masifnya kerusakan lingkungan, dan tak luput jua adanya diskriminasi masyarakat, dalam perjuangkan Lingkungan, Hingga timbul Konflik horizontal maupun vertikal di lingkup sesama masyarakat maupun Elit dan wargah.
Olehnya itu harapan Kami secara kelembagaan Pak Andhap Budhi, dapat Melahirkan suatu terobosan kebijaan Publik yang mendorong kearah kemaslahatan dan keberpihakan kepada masyarakat Sultra, Namun ironisnya PJ Gubernur meninggalkan Residu dan atau banyak PR yang tak kunjung terselesaikan, Kami menilai beliau tak berbuat apa-apa untuk masyarakat Sultra, Olehnya itu perlu adanya Evaluasi kinerja PJ Gubernur secara konfrehensif selama menjabat.
Kami secara kelembagaan dari pengurus Koordinator cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PKC-PMII SULTRA) Menilai penunjukannya kembali Pak Andhap Budhi selaku PJ Gubernur, merupakan kebijakan/keputusan tergesa-gesa kementerian, sebab harusnya PJ Gubernur ini di Evaluasi dulu kenerjannya, Sajau ini apa yang telah dia perbuat untuk masyarakat, atauka ia mampu menjadi sosok pemimpin Yang dapat Menumbuhkan Keharmonisan dan kehumanisan demi keutuhan lingkungan sosial. Tentunya ini menjadi kuriositas buat kami sebagai lembaga kepemudaan yakni
Bagaimana Dengan masyarakat Torobulu yang di penjarakan karena perjuangan lingkungan?
Bagaimana dengan Infrastruktur jalan – jalan rusak tak kunjung ada perencanaan perbaikan?
Lantas bagaimana terkait penegakan/tindakan PJ Gubernur ketikan masyarakat menyampaikan terkait persoalan – persoalan yang terjadi di daerah?
Bagaiman dengan kejahatan Lingkungan secara masif salah satunya di Blok mandiodo?.
Bagaimana sikap PJ Gubernur perihal maraknya tempat-tempat hiburan malam yang tak sesuai dengan Marwa atau moto Sulawesi tenggara sebagai kota Bertaqwa?.
Harusnya Ini menjadi barometer atau ukuran pertimbangan Mendalam kementerian jikalau pak Andhap Budhi harus di tunjuk lagi sebagai PJ Gubernur.
Secara kelembagaan dan masyarakat Sultra menilai secara Optik pak Andhap Budhi gagal menciptakan terobosan baru yang bermuara keberpihakan kesejahteraan baik dari segi Ekonomi, Sosial, politik dan budaya.
Sumber : Sahwan SH Konsel
