Buton Utara, Berantastipikor.co.id – Atas dugaan pengancaman kepada Pengurus DPW Yayasan Lembaga Fakta Hukum Indonesia Prov Sultra ( YLFHI ) terkait temuan LHP BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yakni 41 paket pekerjaan, belanja Barang dan Jasa T.A 2023 dan pekerjaan dua PL rehabilitasi ruang kelas belajar 3 RKB SDN dan SMPN di kulisusu barat T.A 2024 yang diduga dikerja tidak sesuai RAB.
Ketua DPW YLFHI Sultra mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari Wakil Ketua YLFHI Sultra bahwa ada dugaan ancaman yang di lakukan oleh oknum preman atau bekingan dinas pendidikan.
“Beberapa hari Pengurus kami khususnya Wakil ketua kami telah mendapatkan sebuah bahasa yang di duga ancaman dari premanisme, di mana preman itu di duga bekingan dinas pendidikan “. Ujar R. Mustafa. A alias Ali selaku ketua DPW YLFHI Prov Sultra, 09/08/2024
Lanjut ia, jika demokrasi selalu di lakukan dengan cara premanisme daerah akan semakin amburadul.
Masih Ali, namun demi kebenaran sesuai data yang kami dapat maka kami dari pihak DPW YLFHI Sultra tidak akan gempar para oknum oknum premanisme, dan jika memang ada yang mau coba menghalang saya pasti seluruh pengurus YLFHI yang ada di indonesia kami akan panggi turun ke daerah ini.
Ali juga menegaskan bahwa meski ada ancaman dari oknum oknum preman kami akan tetap bergerak.
